PEMBANGUNAN KESEHATAN MASA ORDE BARU

A.   Kesehatan dan Gizi

Selama 25 tahun (1969-1993), berbagai program kesehatan dan   gizi telah berhasil meningkatkan kualitas hidup rakyat. Angka harapan hidup yang pada awal PJP I adalah sekitar 45,7 tahun meningkat menjadi 62,7 tahun pada akhir PJP I. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menurun dari 145 pada tahun 1967 menjadi 58 pada akhir tahun 1993. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 450 pada tahun 1986 menjadi 425 pada tahun 1992.

Pembangunan kesehatan berpengaruh pula terhadap produktivitas dan peningkatan pendapatan rakyat sehingga juga berpengaruh pada pengurangan kemiskinan. Peningkatan taraf kehidupan masyarakat terlihat juga pada keadaan gizi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang antara lain tercermin dari adanya peningkatan konsumsi pangan yang bermutu dan makin menurunnya angka prevalensi berbagai masalah gizi-kurang. Prevalensi kurang energi protein (KEP) total pada anak balita menurun dari 48,2 persen pada tahun 1978 menjadi 40 persen pada tahun 1992. Kebutaan karena kekurangan vitamin A (KVA) pada akhir PJP I sudah hampir tidak ditemukan lagi. Secara keseluruhan, perbaikan gizi masyarakat juga meningkatkan produktivitas kerja yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.

B. Program dan Kebijakan

a.  KB

   Soeharto yang sangat pro barat memiliki kebijakan yang berbeda dengan Soekarno, dalam hal kependudukan pun Soeharto mendapat bantuan dari USAID dan UNFPA. Sehingga program kebijakan kependudukan Soeharto berasal dari saran-saran negara barat. Selain itu Soeharto juga berhasil mengatasi hambatan berupa moralitas agama, yang seperti diketahui moralitas agama merupakan salah satu hal yang mempengaruhi lancar atau tidaknya program pengendalian penduduk.  Dalam hal ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) membuat suatu fatwa atau resolusi yang intinya mengizinkan adanya kontrasepsi dan mendukung kebijakan pemerintah tentang pengendalian penduduk.

   Suatu hal yang sangat fenomenal, mengingat gerakan moralis agama merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan pengendalian penduduk. Seperti yang diketahui bahwa di Philipina moralias agama menentang keras konsep pengendalian pendudukan (Kontrasepsi) dengan kelembagaan gereja katolik sebagai garda terdepan, dimana gereja Katolik  memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Akibatnya, kebijakan pengendalian penduduk di Philipina kurang diperhatikan, hal ini terlihat dengan minimnya fasilitas layanan untuk kesehatan reproduksi.

   Orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto berhasil mengatasi beberapa hambatan terbesar, dan sukses untuk merangkul kaum Moralis Agama (MUI), selain itu Soeharto menandatangani Pimimpinan Dunia 'Deklarasi Kependudukan pada tahun 1967 sebagai bukti komitmennya untuk mengurangi jumlah laju pertumbuhan penduduk. Setahun kemudian Soeharto membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), Pada tahun 1970 terjadi peningkatkan status dari LKBN menjadi dewan koordinasi (BKKBN) dengan ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Kunci sukses KB pada masa Soeharto adalah perangkat BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), mulai dari pusat hingga kabupaten di bawah kendali pemerintah pusat. program KB wajib dilakukan seluruh pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Bila salah satu pejabat gagal menahan lonjakan penduduk di daerahnya, maka konsekuensinya dia dilengserkan dari jabatannya

  Peran sentral Soeharto dalam pembentukan program keluarga berencana, dan dukungannya yang teguh dalam pelaksanaannya, diakui secara internasional dengan pemberian award 1989 dari Penduduk PBB. Sementara tidak ada keraguan bahwa Soeharto membuat kontribusi yang luar biasa untuk program ini, hal itu dilakukan sebagai upaya penting dalam memberikan wawasan bagi mereka yang berada dalam kesulitan nyata serta sebagai jawaban untuk mengatasi penolakan serta permusuhan terhadap keluarga berencana.

Keberhasilan KB

·        Berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk indonesia dari 2,32 % pertahun selama periode 1971 – 1980 menjadi sekitar 1,66% pada akhir pembangunan jangka panjang I (PJPI).

·        Angka kematian kasar turun dari 19,1 per seribu  penduduk pada kurun waktu 1967-1970 menjadi 7,9 per seribu pada tahun 1993.

·        Angka kelahiran total per wanita menurun dari 5,6 anak dalam kurun waktu 1967-1970 menjadi 2,87 anak pada akhir Pembangunan Jangka Panjang I.

b.  Puskesmas

Puskesmas sebenarnya adalah program dari Soekarno,tetapi berkembang pesat di era Soeharto. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

v Bentuk-bentuk puskesmas pasa tahun 1967:

1.    Tipe A, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh dokter penuh

2.   Tipe B, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh dokter tidak penuh

3.   Tipe C, adalah tipe puskesmas yang dipimpin oleh tenaga paramedis

Sebelum Repelita I jumlah puskesmas adalah 1.227 buah. Pada tahun 1992/93 meningkat menjadi 6.277 buah. Jika pada tahun 1968 setiap puskesmas rata-rata melayani 96 ribu penduduk, pada tahun 1992/93 setiap puskesmas rata-rata melayani 28 ribu penduduk.

v Fungsi PUSKESMAS

1.    Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya

2.   Membina peran serta masyarakat di wilayah dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.

3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

v Delapan belas kegiatan pokok puskesmas adalah

1.    Upaya kesehatan ibu dan anak

2.   Upaya keluarga berencana

3.   Upaya peningkatan gizi

4.          Upaya kesehatan lingkungan

5.          Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

6.          Upaya pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan

7.          Upaya penyuluhan kesehatan

8.          Upaya kesehatan sekolah

9.          Upaya kesehatan olahraga

10.       Upaya perawatan kesehatan masyarakat

11.        Upaya kesehatan kerja

12.       Upaya kesehatan gigi dan mulut

13.       Upaya kesehatan jiwa

14.       Upaya kesehatan mata

15.       Upaya laboratorium sederhana

16.       Upaya pelaporan dan pencatatan dalam rangka system Informasi dan Kesehatan

17.       Upaya kesehatan Lansia

Upaya pembinaan pengobatan tradisional

c.  Posyandu

v  Posyandu merupakan pengembangan dari pos penimbangan dan karang gizi. Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. 5 program posyandu yaitu KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi.

v  Macam imunisasi yang diberikan di posyandu adalah

1.    BCG untuk mencegah penyakit TBC

2.   DPT mencegah penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus.

3.   Polio untuk mencegah penyakit kelumpuhan

4.   Hepatitis b untuk mencegah penyakit  hepatitis b (penyakit kuning).

v  Tujuan posyandu

1.    Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibuhamil)

2.   Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan  KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

3.   Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

v  Kegiatan Posyandu:

1.     Pelayanan balita dan ibu hamil

2.    Promosi dan distribusi Vit A, Fe, garamzodium, dan suplemen gizi lainnya.

3.    Menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat ( mobilisasisosial) seperti PIN, campak, vit A, dsb.

4.    Menjadi pusat penyebaran informasi betapa pentingnya KB dan pelayanan kesehatan sebelum dan setelah peralinan.

5.    Mengajarkan warga bagaimana mengelola nutrisi yang baik, pakaian yang bersih, dan rumah yang sehat.

v Keberhasilan Posyandu :

1.    Pelayanan kesehatan dan posyandu yang tersebar hingga desa terpencil berhasil menekan angka kematian bayi.

2.   Dapat mengendalikan penyebaran penyakit menular

3.   Dapat memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat.

d.  IDT

Inpres Desa tertinggal yaitu program penempatan dokter di daerah-daerah tertinggal. IDT direalisasikan mulai 1 April 1994. Pada 1994-1995 telah ditempatkan lebih dari 3000 dokter PTT dan 800 doktergigi PTT. Dokter PTT adalah kependekan dari Dokter Pegawai Tidak Tetap. Massa kerjanya 1 tahun dan untuk daerah sangat terpencil tertentu hanya 6 bulan saja, selanjutnya bisa diperpanjang. Pada suatu saat calon dan pengguna KB semakin merebak di berbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani dokter PTT, maka Pak Harto menggelar Inpres Bidan dengan membuka sekolah bidan dimana-mana dan dalam tiga tahun kebutuhan bidan terpenuhi.

e.  Imunisasi

Sejarah imunisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1956 dengan imunisasi cacar; dengan selang waktu yang cukup jauh yaitu pada tahun 1973 mulai dilakukan imunisasi BCG untuk tuberkulosis, disusul imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil pada tahun 1974; imunisasi DPT (difteri, pertusis, tetanus) pada bayi mulai diadakan pada tahun 1976. Pada tahun 1981 mulai dilakukan imunisasi polio, tahun 1982 imunisasi campak mulai di intensifkan, dantahun 1997 imunisasi hepatitis mulaidilaksanakan.

Program imunisasi secara lengkap mulai dirintis pada Pelita I. Ini merupakan hasil dari seminar pengembangan program imunisasi dan pengamanan penyakit menular. Pada bulan Januari tahun 1977, telah disetujui bahwa dalam program imunisasi, selain cacar dan BCG juga akan ditambahkan kegiatan imunisasi dengan antigen DPT (termasuk TFT untuk mencegah tetanus). Telah ditetapkan pula bahwa program nasionaldilaksanakanpadaPelita III.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, kegiatan imunisasi terus ditingkatkan sehingga pada tahun 1992-1993 secara nasional cakupan imunisasi lengkap telah mencapai 89,9%, lebih tinggi dari pada sasaran yang ditetapkan WHO secara internasional yaitu 80%.

     Diadakannya program pengembangan imunisasi atau PPI pada tahun 1973 yang meliputi pemberian imunisasi terhadap tujuh penyakit, diantaranya yaitu Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, BCG, dan vaksin campak.

f.  Asuransi Kesehatan

Pada zaman orde baru juga dikenal 3 macam asuransi kesehatan :

1.    Perum Husada Bakti         

sekarang PT.Askes, yang menangggung pembiayaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan , veteran dan anggota keluarganya

2.   PT. ASTEK

didirikan pada tahun 1977 berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 ( yang kemudian berubah menjadi PT. Jamsostek  pada tahun 1995 berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1995 ) yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja sektor swasta dan BUMN

3.   PT. Asabri

menanggung pembiayaan kesehatan bagi anggota TNI, Kepolisian RI, PNS Departemen Pertahanan beserta anggota keluarganya ( dibentuk berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 1971 yang disempurnakan lagi dengan PP Nomr 67 Tahun 1991 ) ( Kementerian Kesehatan RI ; 2011 )

C.Pembangunan Fasilitas Kesehatan

	Rumah Sakit (unit)	Tempat tidur (unit)	Puskesmas (unit)	Apotik (unit)
1976	998	71350	3679	1175
1977	1083	83091	3893	1214
1978	1168	94831	4053	1284
1979	1181	96540	4353	1413
1980	1208	98543	4553	1532
1981	1220	100166	4753	1537
1982	1232	101789	4953	1661
1983	1244	103412	5021	1665
1984	1321	108511	5353	1810
1985	1367	110426	5453	1955
1986	1408	111300	5553	2134
1987	1456	n.a.	5639	2163
1988	1500	n.a.	5540	2510
1989	924	n.a.	5563	2620
1990	950	109387	5656	2741
1991	982	111160	5976	3223
1992	994	112779	6224	3520
1993	1026	114474	6954	3868
1994	1039	116847	6984	3988
1995	1062	118306	7105	4572
1996	1074	120083	7177	5084
1997	1090	121996	7175	5440
1998	1112	123186	7181	5491

   D. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Pembangunan dalam segala bidang yang dicanangkan oleh Soeharto, Presiden RI melalui program Repelita, selain memprioritaskan pertanian namun sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam proses membangun. Setelah melalui lima tahap pada Pelita Tahap V dalam membangun pada sektor kesehatan Indonesia berhasil melakukan terobosan pemerataan dalam bidang kesehatan.
WHO pada tanggal 18 Februari 1991 setelah melakukan serangkaian penilaian dalam aspek kesehatan, Indonesia mendapatkan penghargaan “The Health for All” . Medali tersebut diberikan kepada Soeharto, Presiden RI dalam kepeloporannya dalam menangani bidang kesehatan (HM Soeharto dalam Berita 2010 : 568)  Mencatat beberapa kegiatan dibidang kesehatan dapat disampaikan beberapa catatan berkaitan dengan kegiatan pada sektor kesehatan yang dikutip dari berita Kompas terbitan 18 Februari 1991, dalam Presideb RI II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita sebagai berikut :

·      Pada tahun 1988 dunia dibuat tercengang ketika Presiden Soeharto menerima 8 orang bekas penyandang penyakit kusta di Bina Graha, dalam rangka Pekan Olah raga penyandang kusta. Presiden bersedia berjabat tangan dengan mereka.

·      Program Imunisasi, yang memiliki damapak pada pencegahan kematian bayi, damapk positifnya adalah :
• pada tahun 1971 angka kematian bayi 142 bayi per 1000 bayi
• pada tahun 1980 112 per 1000 bayi
• tahun 1980 menjadi 112 per 1000 bayi
• 1985 menjadi 75 per 1000 bayi
• selama 9 tahun terjadi penurunan angka kematian bayi rata-rata 3,3, % diperkirakan angka kematian bayi tahun 1990 54/1000 kelahiran, tahuin 1995 menjadi 48/1000 kelahiran, tahun 2000 menjadi 35/1000 kelahiran.

·      Dunia dibuat lebih yakin dengan pencanangan pemberian ASI (air susu ibu) bertepan hari Ibu ke-62 dan Hari Kesetiakawanan Nasional th. 1990 oleh Presiden Soeharto. Beberapa catatan tentang pencanangan pemberian ASI tersebut.

·      Gerakan sadar gizi di Wonogiri 1989, program perbaikan gizi pada 1.059 desa lama dan 24,250 desa lama. Dan penanggulangan gondok endemic terhadap 289.800 orang dari 23 propinsi dilakukan penyuntikan

·      Perangan dalam pencetus Inpres Puskesmas tahun 1972, sebagai terobosan dalam pelayanan kesehatan secara merata di Indonesia. Pembuatan rumah dinas para dokter dan para medik. Jumlah puskesmas tercatat 5.631, Puskesmas pembantu 14.850, Puskesmas keliling roda empat 3.867 buah, dan perahu motor 546 buah.

·      Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu pada tahun 1984 berjumlah 200.000 buah dari 65.517 desa tersebar diseluruh pelosok Indonesia.
Beberapa usaha di atas merupakan alasan bangsa Indonesia mendapatkan penghargaan “Health for All Golden Medal Award’ dari WHO.

Read more ...